Sabtu, 09 Februari 2013

PKK


PKK PADASUKA

Pembangunan Nasional dapat terwujud, jika di satu pihak ada fasilitas dan pelayanan publik yang memadai, dan di lain pihak ada warga dan masyarakat yang secara sadar turut berpartisipasi dalam mewujudkan kesejahteraan bangsa dan negara yang berdaulat. Dalam rangka ini setiap warga negara mempunyai kebebasan dan kesempatan untuk mengembangkan potensinya, dan terutama mempunyai tangung jawab sosial sebagai warga negara. Untuk ini diperlukan pula adanya lingkungan yang kondusif, dimana seseorang dapat berusaha dan mengembangkan potensi atau kemampuannya.

Sebagaimana telah dikemukakan, lebih dari 50 % dari penduduk Indonesia adalah perempuan, terutama mereka yang tinggal di perdesaan. Dan sebagian besar di antaranya ada dalam status ekonomi dan tingkat pendidikan yang rendah. Ini merupakan salah satu faktor penyebab rendahnya angka harapan hidup yakni laki – laki : 63 tahun, perempuan 67 tahun, dan angka kematian ibu (AKI) cukup tinggi yaitu : 307 per 100.000 kelahiran, serta angka kematian bayi (AKB) juga cukup tinggi yaitu : 46 per 1.000 kelahiran. Menyadari hal ini, maka PKK tergerak untuk meningkatkan kegiatannya khususnya upaya-upaya penurunan AKI dan AKB.

Melihat penderitaan yang dihadapi keluarga-keluarga di Jawa Tengah saat itu, terutama di perdesaan, ibu Isriati Moenadi sebagai isteri Gubernur Jawa Tengah, merintis terbentuknya Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebagai gerakan masyarakat yang bertujuan “mewujudkan kesejahteraan keluarga, atas kesadaran dan kemampuan keluarga itu sendiri”.

Untuk mewujudkan ini, PKK melaksanakan “Sepuluh Program Pokok PKK”. Pada tahun 1967 Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, sebagai gerakan   mulai dibentuk di seluruh Jawa Tengah. Keberadaan PKK ditengah-tengah masyarakat sangat dirasakan manfaatnya.
Apa yang telah dirintis Ibu Isriati Moenadi, dilanjutkan kemudian oleh Ibu Kardinah Soepardjo Roestam, sebagai Ketua PKK Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya tahun 1983 menjadi Ketua Umum Tim Penggerak PKK. Saat itu kegiatan PKK ditingkatkan dan dikembangkan melalui upaya membangkitkan dan menggerakkan partisipasi keluarga dan masyarakat yang akhirnya menarik perhatian berbagai kalangan, sehingga PKK banyak dikunjungi tamu-tamu baik dari dalam maupun luar negeri.

Pada tahun 1972, Menteri Dalam Negeri menginstruksikan kepada  Gubernur di seluruh Indonesia, agar gerakan PKK dilaksanakan dan ditingkatkan di seluruh wilayah Indonesia. Tim Penggerak PKK dibentuk di semua tingkat administrasi : Pusat, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Desa dan Kelurahan, yang diketuai  oleh  isteri  Pimpinan  Daerah  setempat.
PKK adalah suatu gerakan pembangunan yang tumbuh dari bawah, dikelola oleh, dari dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang sejahtera.
PKK adalah lembaga sosial kemasyarakatan yang independen non profit dan tidak berafiliasi kepada suatu partai politik tertentu.
VISI
Terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa     kepada tuhan yang maha esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju-mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.

MISI
1.      Meningkatkan mental spiritual, perilaku hidup dengan menghayati dan mengamalkan pancasila serta meningkatkan pelaksanaan hak dan kewajiban sesuai dengan hak azasi manusia (HAM), demokrasi,meningkatkan kesetiakawanan sosial dan kegotongroyongan serta pembentukan watak bangsa yang selaras, serasi dan seimbang.
2.      Meningkatkan pendidikan dan ketrampilan yang diperlukan, dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa serta  pendapatan keluarga.
3.      Meningkatkan kualitas dan kuantitas pangan keluarga, serta upaya peningkatan pemanfaatan pekarangan melalui halaman asri, teratur, indah dan nyaman (hatinya) PKK, sandang dan perumahan serta tata laksana rumah tangga yang sehat.
4.      Meningkatkan derajat kesehatan, kelestarian lingkungan hidup serta membiasakan hidup berencana dalam semua aspek kehidupan dan perencanaan ekonomi keluarga dengan membiasakan menabung.
5.      Meningkatkan pengelolaan gerakan PKK baik kegiatan pengorganisasian maupun pelaksanaan program-programnya yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat setempat.

10 PROGRAM POKOK PKK
1. Penghayatan dan Pengamalan PANCASILA                                                               
Pancasila  adalah  landasan  ideologi  negara  Indonesia,  dan  terdiri  dari  5 prinsip yang tidak terpisahkan, meliputi : Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Pancasila digali dari nilai budaya Indonesia, yang mencakup kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghargai dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, lebih mementingkan kepentingan nasional dari pada kepentingan diri sendiri atau keluarga. Mengembangkan rasa kebersamaan, taat pada peraturan dan hukum yang berlaku, berbudi pekerti luhur serta berwatak mulia.
2. Gotong Royong
Ini adalah sikap kebersamaan, saling membantu. Sikap gotong royong sudah ada dalam tradisi, budaya hidup masyarakat, seperti :
- Arisan, Tengelan, Selapanan, Sambatan, Patungan, Lebotan, Jimpitan (Jawa Tengah dan Jawa Timur)
- Resaya, Tabur (Jawa Timur)
- Rereyongan Sarumpi (Jawa Barat)
- Subak, Sekaha (Bali)
- Basuri, Matag, Siru (Nusa Tenggara Barat)
- Arong, Engko, Gemoking (Nusa Tenggara Timur)
- Sakai-sembahyangan (Lampung)
- Marsi-dapara (Sumatera Utara)
- Pela, Masori (Maluku)
- Mapalus (Sulawesi Utara)
- Puludow, Pongerih (Kalimantan)
3. Pangan 
Dalam hal pangan, PKK menggalakkan penyuluhan untuk pemanfaatan pekarangan, antara lain dengan menanam tanaman yang bermanfaat, seperti sayuran, ubi-ubian, buah-buahan dan bumbu-bumbuan. Bahkan juga dianjurkan memelihara unggas dan ikan serta cara pemeliharaannya di lahan pekarangan mereka sendiri. Hasilnya dimanfaatkan untuk kepentingan keluarga, dan selebihnya dapat dijual untuk menambah pendapatan keluarga dan meningkatkan penganekaragaman pangan lokal. Pembinaan teknis diadakan dalam kerjasama dengan dinas pertanian setempat.
4. Sandang
Sebagai salah satu kebutuhan dasar, pakaian sangat berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian, sikap, perilaku dan kesehatan. Di berbagai daerah, PKK menggalakkan upaya untuk dapat memanfaatkan produk bahan dan corak pakaian setempat, dengan mencintai produksi dalam negeri.

5. Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga
Rumah bukan sekedar tempat untuk berteduh saja. Rumah adalah tempat dimana keluarga dapat hidup bersama dan meningkatkan kualitas hidupnya, dalam lingkungan yang nyaman, damai, bersih dan apik.
Orang perlu mengetahui bagaimana menata rumah sehat, menarik dan nyaman. Selain itu, perlu pula mengetahui bagaimana menjaga kebersihan rumah dan memanfaatkan pekarangan.
6. Pendidikan dan Keterampilan
Dalam hal ini PKK memanfaatkan jalur pendidikan non-formal. Dengan adanya Program “Wajib Belajar”, maka PKK menganjurkan keluarga untuk dapat memberikan pendidikan yang baik bagi putera-puterinya. Anak laki-laki maupun perempuan, perlu mendapat kesempatan belajar yang sama. Sebagai mitra pemerintah, maka dewasa ini PKK juga berperan dalam melaksanakan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Bina Keluarga Balita (BKB).
Dalam rangka Pemberantasan Buta Aksara, PKK melaksanakan “Paket A, B dan C”, yang dapat disejajarkan dengan SD, SMP dan SMU. PKK percaya bahwa pendidikan adalah proses seumur hidup. PKK juga melaksanakan program Keaksaraan Fungsional. Proses belajar program ini berdasarkan jenis pekerjaan yang dibutuhkan peserta kursus.

Selesai kursus kelompok belajar diikutkan dalam kursus keterampilan kerja, dan selanjutnya kelompok diberi modal usaha. Selain dari itu, PKK juga menggalakkan pelatihan atau kursus untuk membuat berbagai kerajinan tangan, produk-produk makanan dan minuman yang hasilnya dapat dijual. Ini membantu meningkatkan pendapatan keluarga.
7. Kesehatan
Kesehatan adalah kebutuhan dasar manusia. Orang harus belajar bagaimana cara menjaga, memelihara kesehatan diri, keluarga dan lingkungannya. Memelihara kesehatan diri sendiri, keluarga dan lingkungannya sangat erat kaitannya dengan persoalan kemiskinan dan ketidak tahuan, serta pendidikan yang rendah.
Setiap orang mempunyai tugas kewajiban dan bertanggung-jawab untuk memelihara kesehatan diri sendiri, keluarga dan lingkungannya. Orang harus tahu dan mewujudkannya dalam sikap hidup sehari-hari untuk hidup bersih dan sehat, menjaga lingkungan yang sehat, baik di dalam, maupun diluar rumah. Perhatian khusus ditujukan pada kesehatan ibu dan anak, pasangan usia subur, ibu hamil dan ibu menyusui. Untuk mendekatkan sistem pelayanan kesehatan kepada golongan ini, dibentuk Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU), dengan kader Posyandu yang terlatih.
Ada 5 Pelayanan Dasar di Posyandu, yaitu : Imunisasi, Gizi, Keluarga Berencana, Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), dan Penanggulangan Diare. Secara teratur ibu hamil memeriksakan diri di Posyandu, dan membawa anak balitanya untuk pemeriksaan kesehatan (penimbangan anak dan imunisasi). Penyuluhan tentang kesehatan, gizi dan keluarga berencana diadakan di Posyandu, bahkan diadakan pula pemberian maknan tambahan serta demonstrasi tentang makanan bergizi.
Kader Posyandu mendapat pelatihan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang kesehatan yang menjadi program Posyandu. Untuk menjaga semangat kerja Kader Posyandu, PKK menyelenggarakan  Jambore Nasional Kader Posyandu yang diadakan sekali dalam lima tahun. Pengalaman menyatakan bahwa hal ini sangat membantu dalam upaya memotivasi semangat kerja kader bahkan juga Tim Penggerak PKK setempat.
Untuk meningkatkan kepedulian kepada para lanjut usia (Lansia), diadakan juga Posyandu Lansia.
8.    Pengembangan Kehidupan Berkoperasi
PKK menganjurkan pembentukan koperasi sebagai upaya pemberdayaan keluarga dengan meningkatkan pendapatan. Koperasi juga merupakan jalur yang baik dalam melatih mewujudkan prinsip kehidupan demokratis dan kerjasama antar-manusia. Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) di beberapa daerah ditingkatkan menjadi koperasi.
Selain manfaat bagi peningkatan ekonomi keluarga, koperasi juga dapat menjadi jalur menciptakan lapangan kerja setempat.
9.    Kelestarian Lingkungan Hidup
Program ini sangat membantu dalam menjaga keseimbangan lingkungan secara ekologis.  Menjaga kelestarian lingkungan menjadi faktor yang sangat penting dewasa ini. Banyak bencana alam yang disebabkan karena lingkungan yang rusak. PKK memberikan penyuluhan sederhana agar lingkungan tidak dirusak dan mencegah pencemaran sumber air, antara lain tidak membuang sampah di sungai atau selokan, serta melaksanakan pemberantasan sarang nyamuk dan penyuluhan – penyuluhan kesehatan lingkungan.
10.   Perencanaan sehat
Perencanaan sehat mencakup antara lain upaya meningkatkan kemampuan keluarga untuk mengelola keuangan keluarga secara efektif, efisien dengan memperhatikan kepentingan masa depan.

Anjuran untuk meyimpan uang di Bank, melaksanakan Keluarga Berencana, adalah anjuran kongkrit yang digalakkan dalam program ini. Dalam hal keuangan dianjurkan agar hidup keluarga tidak “besar pasak dari tiang”.

Mampu untuk membagi waktu dengan baik, yaitu waktu untuk mengelola rumahtangga, untuk bekerja, beristirahat, santai bersama keluarga, membagi pekerjaan dikalangan anggota keluarga yang didasarkan kemampuan masing-masing. Semua ini dapat membantu dalam upaya membangun kehidupan keluarga yang lebih teratur, terarah, efektif, efisien dan membawa bahagia bagi setiap anggota.

Pada dasarnya 10 Program Pokok PKK sudah mencakup upaya memenuhi kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan fisik, mental dan sosial. 

LINMAS


LINMAS PADASUKA


Perlindungan Masyarakat atau disingkat LINMAS adalah merupakan kekuatan nyata yang berada di hampir seluruh masyarakt indonesia dengan pola pertahanan rakyat semesta…. Hansip adalah komponen khusus pertahanan dan keamanan negara yang mempunyai fungsi membantu masyarakat dalam penanggulangan bencana dan memperkecil dampak bencana.. versi UU no. 20 Tahun 1982.
Tapi……. Itu dulu, 
Jaman sudah berubah dan perundang – undanganpun   telah berganti, sehingga UU No. 20 Tahun 1982 inipun sudah tidak berlaku dan tergantikan dengan berbagai aturan yang ternyata secara nyata telah membuat keberadaan Perlindungan masyarakat dari sisi kelembagaan semakin terpuruk dan hilang.
Secara existing, fungsi linmas masih ada, di Kementrian Dalam Negeri dibawah dirjen PUM,   di Pemerintah Daerah baik di Provinsi dan di Pemda kabupaten/kota yaitu pada OPD Kesatuan bangsa politik dan perlindungan masyarakat dalam bentuk kantor, badan atau dinas. Di level kecamatan pembinaan linmas berada di bawah tupoksi Kasi Tramtib kecamatan dan Kasi Tramtib Kelurahan serta di desa kelurahan terdapat Kasatgas Desa/Kelurahan.
Hanya saja dalam pola pembinaan dan eksistensi antara daerah yang satu dengan daerah yang lain ternyata berbeda tergantung dari kebijakan dan ‘kesediaan’ pimpinan untuk membina, memberdayakan dan mengoptimalkan fungsi linmas. Hal ini terjadi karena secara organisatoris, fungsi matrik-matrik telah dihapus, dahulu di provinsi terdapat mawil (markas wilayah), di Kota/Kabupaten terdapat matrik (markas distrik), akan tetapi karena perubahan tata kepemerintahan dengan reformasinya, maka hal – hal yang berbau militeristik itu dihapuskan, salah satunya konsep pertahanan sipil ini karena merupakan salah satu lembaga yang pimpinannya adalah TNI Aktif dengan konsep dwi fungsi ABRInya.
Itu sekilas pandang tentang perkembangan perlindungan masyarakat di indonesia, nah sekarang yang perlu dipikirkan adalah apakah kita membiarkan saja perlindungan masyarakat ini terkatung-katung?... maka tergerak hati untuk kembali mengungkap dan menyusun puzzle kelinmasan ini sehingga potensi masyarakat ini dapat kembali ‘berdaya’.
Linmas di bawah Satpol PP
Awal tahun 2010 telah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja pada tanggal 6 januari 2010, dan pada pasal 3, 4 dan 5 huruf d termasuk pada penjelasannya  tertulis : “Tugas perlindungan masyarakat merupakan bagian dari fungsi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, dengan demikian fungsi perlindungan masyarakat yang selama ini berada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat menjadi fungsi Satpol PP”.... artinya fungsi linmas yang sekarang berada di OPD Kesbangpol linmas harus pindah menjadi bagian Satpol PP dan paling lambat penyesuaiannya 2 tahun ke depan.
Kami tidak mempermasalkan tentang institusi mana yang membina linmas, tetapi dimanapun linmas berada bagaimana konsep pembinaannya kedepan termasuk optimalisasi fungsi linmas dalam kehidupan masyarakat sehari – hari. Berikut disampaikan beberapa ulasan dari fungsi linmas berdasarkan asas legalitas, yaitu :
1.       Fungsi Linmas sebagai bagian dalam penanggulangan bencana
2.       Fungsi Linmas sebagai bagian dalam Pengamanan Pemilu
3.       Fungsi Linmas sebagai bagian  dalam antisipasi terorisme
4.       Fungsi Linmas dalam Keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat
5.       Fungsi Linmas dalam kegiatan Sosial masyarakat lainnya.
Linmas dan Bencana
Jika kita menelusuri Undang – Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan turunannya yaitu Peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, memang tidak disebutkan secara jelas keberadaan linmas, akan tetapi dalam Pasal 27 UU 24 tahun 2007   disebutkan tentang kewajiban masyarakat dalam penanggulangan bencana dan anggota linmas di lapangan rata-rata telah menerima pelatihan ataupun pendidikan tentang penanggulangan bencana, sehingga dapat dioptimalkan manakala terjadi sebuah bencana di suatu tempat.
Linmas dan pemilihan Umum
Pemilihan Umum adalah kegiatan akbar secara nasional termasuk mendapat sorotan dunia internasional, dan disini fungsi anggota linmas sangat vital berkaitan erat dengan pengamanan Tempat pemungutan suara di seantero Nusantara. Termasuk secara legalitas dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 tahun 2009 tentang Penugasan satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Penanganan Ketentraman, Ketertiban Dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
Tapi apakah seorang anggota satlinmas hanya di fungsikan 5 tahun sekali?....  pada saat pemilu saja?... ironis bukan.
Linmas dan Terorisme
Maraknya teror yang terjadi di negeri tercinta ini menjadi rongrongan ketenangan peri keidupan masyarakat Indonesia tercinta ini dan secara kelembagaan Pemerintah melalui POLRI telah membentuk Densus 88 Anti Teror yang telah menorehkan berbagai prestasi dalam pemberantasan terorisme termasuk yang terbaru adalah terorime aceh dan penggerebegan di daerah pamulang Provinsi Banten. Tetapi hal itu akan lebih efektif manakala terjadi manunggal antara rakyat dengan petugas   di dalam mengantisipasi pekembangan terorisme ini dan salah satu langkah praktis dan sederhana adalah optimalisasi fungsi masyarakat dalam satuan linmas menggalakan lagi Siskamling dan 1x 24 jam tamu wajib lapor serta meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap keberadaan orang luar yang ada di wilayahnya. Secara legalitas telah tercantum dalam Permendagri No. 12 tahun 2006 Tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
Dari beberapa tulisan sederhana tadi terdapat beberapa harapan yaitu bagaimana Satuan Perlindungan masyarakat yang memiliki berbagai fungsi strategis dalam kehidupan masyarakat ini dapat dioptimalkan. Maka diperlukan keberanian dari pemerintah untuk membuat pedoman yang jelas tentang pola pembinaan linmas, dukungan sarana dan prasarana, petunjuk operasional dalam melaksanakan aneka fungsi tersebut termasuk tentunya kesejahteraan dari anggota Satlinmas itu sendiri... semoga.